Sejarah MS Kutacane dan PA ke MS

SEJARAH MAHKAMAH SYAR’IYAH KUTACANE

Mahkamah Syariyah Kutacane secara hukum (the jure) telah terbentu pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1957 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1957 serta dikukuhkan dengan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1957, namun secara the facto baru berdiri pada tahun 1959 dengan pegawai seadanya yang hampir semua bersetatus kontrak dan diketuai oleh Bapak H. Zainuddin Nawy.

Pada awalnya Mahkamah Syar’iyah Kutacane memiliki gedung Kantor yang beralamat di Jln. T. Bedussamad No. 259, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara sampai dengan tahun 2014. Gedung baru yang dibangun Mahkamah Agung Republik Indonesia terwujud lalu diresmikan Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2015. Mahkamah syar’iyah Kutacane berpindah ke kantor baru tersebut yang beralamat di Jln. Desa Biak Muli Pante Raja, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian pada tahun 2015 juga sudah ada izin mendirikan bangunan dari kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Tenggara dan Program bangunan dari Mahkamah Agung RI mendapatkan hibah Bangunan Gedung Kantor Baru yang cukup representative yang sesuai prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian sejarah singkat keberadaan Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

 

 

 

 

SEKILAS PENGADILAN AGAMA KE MAHKAMAH SYAR’IYAH

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari’at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu.

Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan Syari’at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat penting dan fundanmental, yaitu : Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur.  Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu, bergegas melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut yang dapat mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan, antara lain :

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabulkan keinginan rakyat Aceh mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 ini terkait erat dan melengkapi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistemewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari’at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001).

Menyahuti kelahiran Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah membentuk beberapa tim yang bertugas menyusun Rancangan Qanun (sekitar 27 Qanun) sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu diantaranya adalah tim Penyusun Qanun Pelaksanaan Syari’at Islam  yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (kemudian berubah namanya menjadi MPU), Dr Muslim Ibrahim, M.A.

Tim tersebut dibagi lagi kepada beberapa sub tim antara lain :

Tim Penyusun Rancangan Qanun Mahkamah Syar’iyah berhasil melaksanakan tugasnya dalam waktu kurang dari 2 (dua) bulan, dan setelah melakukan expose di hadapan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam bersama Tim-Tim lainnya, akhirnya Rancangan Qanun tersebut ditetapkan dengan judul : Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ”Tentang Peradilan Syari’at Islam”, yang terdiri dari 7 Bab dan 60 Pasal. Setelah disempurnakan, Rancangan Qanun diserahkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk diteruskan ke DPRD Nangggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2001 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan Rancangan Qanun Peradilan Syari’at Islam tersebut bersama Rancangan Qanun lainya kepada DPRD Nanggroe Aceh Darussalam.